Lebak, Banten — Proyek pembangunan Alun-Alun Rangkasbitung Kabupaten Lebak disorot tajam oleh publik. Ketua BPPKB Banten, Belong,menuding adanya praktik tidak transparan dalam pelaksanaan proyek tersebut lantaran munculnya sejumlah oknum keamanan yang diduga ditugaskan langsung oleh Bupati Lebak.
“Kenapa proyek alun-alun dijaga seolah tempat rahasia negara? Ini proyek rakyat, bukan milik pribadi. Kenapa harus ada keamanan yang sok jago dan membatasi masyarakat melakukan sosial kontrol?” tegas belong,
Menurutnya, tindakan itu menunjukkan arogansi kekuasaan dan berpotensi melanggar UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 4 ayat 1) yang menjamin hak setiap warga untuk mendapatkan informasi publik.
Ia juga menilai proyek ini perlu diawasi ketat karena menggunakan anggaran daerah. Belong mengingatkan agar tidak terjadi pengurangan spesifikasi atau penyimpangan pekerjaan sebagaimana diatur dalam:
Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Pasal 41 menjelaskan hak-hak masyarakat seperti memperoleh informasi, memberikan informasi, menyampaikan saran, dan mendapat jawaban atas laporan mereka. Sementara Pasal 42 menegaskan bahwa hak dan tanggung jawab ini harus dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku dan norma sosial.
“Rakyat berhak tahu dari mana anggaran itu, berapa nilainya, dan sejauh mana progresnya. Kalau semua dijaga ketat dan publik dibatasi, tentu menimbulkan kecurigaan,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Lebak maupun Bupati Lebak belum memberikan tanggapan terkait dugaan penugasan oknum keamanan tersebut.
*Tim*
