warta-kota.com – , Jakarta – Pemerintah hari ini, Selasa, 6 Mei 2025, menyerahkan 100 unit rumah subsidi kepada para jurnalis. Heru Pudyo Nugroho, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), memastikan adanya antisipasi jika peserta program mengalami kesulitan membayar cicilan, terutama mengingat gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri media.
“Tentu ada risiko. Namun, program ini terlindungi asuransi, termasuk asuransi kredit,” jelas Heru saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Senin malam, 5 Mei 2025.
Namun, detail mekanismenya, termasuk skema khusus bagi jurnalis yang kesulitan membayar angsuran, ditentukan oleh bank penyalur. “Itu akan dibicarakan langsung dengan perbankan,” tambahnya.
Program rumah subsidi khusus jurnalis ini dijalankan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dengan alokasi 1.000 unit rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP), Maruarar Sirait (Ara), menegaskan program ini sebagai wujud perhatian pemerintah.
Maruarar Sirait menekankan bahwa program ini bukan upaya membatasi kritik jurnalistik. Justru sebaliknya, ia mendorong sikap kritis tetap dipertahankan. “Wartawan dan media, sebagai pilar demokrasi, berhak atas kesejahteraan, termasuk akses perumahan yang layak,” ujar Politikus Partai Gerindra tersebut.
Ironisnya, peluncuran program ini beriringan dengan kabar PHK di sejumlah media. Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengungkapkan adanya gelombang PHK baru-baru ini; Kompas TV (150 karyawan), CNN Indonesia TV (200 orang), TvOne (75 orang), dan Emtek (100 orang). Viva.co.id dikabarkan akan menutup kantor Pulogadung bulan depan, sementara MNC mengurangi jumlah pemimpin redaksi dari 10 menjadi 3.
“Sayangnya, banyak media, baik pusat maupun daerah, tak mempublikasikan informasi ini. Oleh karena itu, kami merasa perlu data yang lebih komprehensif dan transparan,” kata Ninik dalam sambutannya pada peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu, 3 Mei 2025.
Tadjudin Noer Effendi, pengamat ketenagakerjaan UGM, menyatakan kunci kesejahteraan, termasuk bagi jurnalis, adalah tersedianya lapangan kerja dan upah layak. Meskipun jurnalis berhak atas perumahan terjangkau, ia menilai program rumah subsidi khusus jurnalis perlu dikaji ulang.
Pasalnya, jurnalis tetap menanggung beban cicilan di tengah ketidakpastian ekonomi dan PHK. “Apabila terjadi kendala dan cicilan tak mampu dibayar, rumah bisa diambil alih, dan uang yang telah dibayarkan hangus,” ujar Tadjudin kepada Tempo, Selasa, 6 April 2025.
Oleh karena itu, Tadjudin mengutamakan kebijakan upah layak, bukan upah minimum yang masih diterapkan pemerintah saat ini. “Jika pemerintah ingin mensejahterakan rakyat, upah layak harus diprioritaskan,” tegas Tadjudin. Dengan upah layak, program rumah subsidi khusus profesi tertentu tak lagi diperlukan.
Tadjudin juga mengingatkan jurnalis untuk cermat sebelum bergabung program rumah subsidi; pertimbangkan lokasi, skema cicilan, dan kualitas bangunan. Banyak rumah subsidi yang kualitasnya buruk, sehingga membutuhkan biaya renovasi tambahan. “Perhatikan betul tawaran ini, jangan sampai untung di awal, rugi di kemudian hari,” pesannya.
Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Masa Paceklik Industri Media. Mengapa dan Sampai Kapan?
