Hamka Baco Kady, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Golkar, berpendapat bahwa polemik mengenai status bencana, apakah sebagai bencana nasional atau lokal, bukanlah isu utama. Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana pemerintah secara komprehensif menangani dampak bencana di seluruh area yang terkena musibah.
Pilihan Editor: Para Wahabi Lingkungan Dalam PBNU
Pandangan ini disampaikan Hamka saat Komisi V DPR membahas secara mendalam mengenai bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera secara luas. “Atas nama pribadi dan seluruh anggota Fraksi Partai Golkar, saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas terjadinya bencana ini, yang telah menyebabkan banyak korban,” ungkapnya di Gedung DPR/MPR, Jakarta, pada hari Senin, 1 Desember 2025.
Hamka menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memberikan bantuan dalam penanganan bencana di Sumatera. Langkah ini, menurutnya, telah diimplementasikan oleh presiden tanpa perlu menunggu penetapan status bencana nasional.
Hamka memberikan apresiasi terhadap respons pemerintah. “Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah. Menurut saya, kita tidak perlu memperdebatkan penetapan status bencana, baik nasional maupun lokal. Hal itu bukanlah prioritas utama,” tegasnya.
Legislator yang mewakili daerah pemilihan Sulawesi Selatan I ini menyatakan bahwa fokus utama seharusnya adalah pelaksanaan penanganan yang efektif. “Yang krusial adalah penanganan yang menyeluruh. Seluruh tim dan sumber daya utama dari Jakarta, dalam skala nasional, telah dikerahkan dan dilaksanakan dengan baik,” jelasnya.
Beberapa pihak telah mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan status bencana nasional terkait banjir dan longsor di Sumatera. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sultan Baktiar Najamudin, secara khusus meminta agar pemerintah pusat segera mengumumkan status bencana nasional untuk Sumatera. Saat ini, ratusan ribu warga terpaksa mengungsi akibat banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera.
Menurut Sultan, aspirasi ini datang dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga para senator DPD dari tiga provinsi yang terdampak bencana. Usulan tersebut bertujuan agar pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional untuk banjir dan longsor yang meluas di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sultan berpendapat bahwa skala bencana ini telah memenuhi kriteria bencana nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. “Hal ini dilihat dari berbagai aspek, termasuk jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan infrastruktur, luas wilayah yang terdampak, serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada hari Ahad, 30 November 2025.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto belum dapat memastikan apakah bencana alam di Pulau Sumatera akan ditetapkan sebagai darurat nasional. Ia menyatakan bahwa pemerintah masih terus memantau perkembangan situasi di wilayah-wilayah yang terdampak bencana. “Ya, kami terus memantau. Kami juga terus mengirimkan bantuan. Kami akan terus mengevaluasi kondisi di lapangan,” kata Prabowo di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, pada hari Jumat, 28 November 2025.
Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah akan terus menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam. Namun, ia tidak memberikan rincian mengenai jenis bantuan yang akan dikirimkan. Ia hanya menyatakan bahwa pemerintah akan terus memantau situasi. “Kami terus monitor,” tegasnya.
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini
