Jakarta, IDN Times – Melonjaknya alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga mencapai Rp335 triliun pada tahun 2026, menimbulkan pertanyaan besar mengenai kesiapan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengelola dana sebesar itu.
Sorotan ini muncul lantaran hingga bulan Agustus 2025, penyerapan anggaran MBG baru mencapai Rp13 triliun, atau sekitar 18,3 persen dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp71 triliun. Sementara itu, anggaran MBG untuk tahun depan direncanakan melonjak menjadi Rp335 triliun, yang berarti kenaikan signifikan sebesar 371,83 persen dibandingkan tahun ini.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, menyampaikan bahwa peningkatan signifikan anggaran MBG akan dievaluasi secara mendalam. Meskipun upaya percepatan penyerapan anggaran tahun ini terus diintensifkan, peningkatan alokasi pada tahun 2026 tetap dianggap penting mengingat target penerima program makan bergizi yang semakin luas.
“Evaluasi komprehensif akan dilakukan, tidak hanya untuk MBG, tetapi juga untuk seluruh anggaran kementerian dan lembaga. Mengapa anggaran tahun depan lebih besar? Karena target dan kebutuhan yang ingin dicapai juga semakin besar,” jelasnya di Kemenkeu, Jumat (3/10/2025).
1. Peningkatan Jumlah Sekolah dan Siswa dalam Program MBG 2026 
Prima menjelaskan bahwa peningkatan target dan kebutuhan anggaran program MBG pada tahun 2026 berkaitan erat dengan rencana perluasan cakupan penerima manfaat. Diperkirakan, jumlah sekolah dan siswa yang akan berpartisipasi dalam program ini akan mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Jika tahun ini jumlah sekolah yang menerima program adalah 100, maka tahun depan jumlahnya bisa meningkat menjadi 400. Secara otomatis, kebutuhan pendanaan juga akan bertambah. Jadi, ini bukan semata-mata soal penambahan anggaran untuk BGN, melainkan karena target program MBG yang memang diperluas,” terangnya.
2. Optimisme Penyerapan Anggaran 2026 yang Lebih Optimal 
Lebih lanjut, Prima menyatakan keyakinannya bahwa penyerapan anggaran MBG pada tahun 2026 akan berjalan lebih optimal. Hal ini didasarkan pada peningkatan kapasitas BGN dan instansi terkait dalam mengelola program, baik dari sisi administrasi maupun operasional di lapangan.
“Tahun depan, dari aspek administrasi hingga pengelolaan di lapangan, kita akan memiliki pengalaman yang lebih matang. Oleh karena itu, saya yakin proses pencairan anggaran akan berjalan lebih cepat dan efisien,” imbuhnya.
3. Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi MBG 
Berdasarkan Buku Nota Keuangan II, arah kebijakan dan strategi program MBG dalam menghadapi berbagai tantangan akan difokuskan pada:
Memperkuat kelembagaan dan tata kelola program;
Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana dapur umum yang memadai;
Mempercepat proses pencairan dana MBG (melalui penyederhanaan dan verifikasi virtual account);
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sentra Pelatihan Pemberian Pemberian Gizi (SPPPG);
Memperkuat sistem logistik dan distribusi, termasuk melalui jejaring pasok pangan, distribusi terjadwal berdasarkan wilayah, dan aplikasi pemantauan logistik yang canggih;
Meningkatkan komunikasi dan partisipasi aktif dari masyarakat;
Mendorong kemitraan, termasuk kerja sama lintas sektor untuk menyukseskan program MBG.
Di balik ambisi besar pemerintah untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi jutaan warga Indonesia, terdapat sejumlah tantangan yang memerlukan strategi yang tepat dan kolaborasi lintas sektor.
Tantangan tersebut meliputi pemerataan distribusi manfaat MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang masih menjadi isu utama karena keterbatasan infrastruktur. Selain itu, penguatan kolaborasi dengan pelaku usaha lokal, UMKM, dan partisipasi aktif masyarakat dianggap penting untuk memastikan program ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, program MBG juga dipandang memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian nasional melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan penciptaan lapangan kerja baru. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada peningkatan keterampilan sumber daya manusia pendukung, khususnya dalam pengelolaan dapur, logistik, dan penyusunan menu bergizi.
Di sisi lain, pengelolaan keuangan yang profesional dan akuntabel menjadi kunci untuk memastikan anggaran besar yang dialokasikan tepat sasaran dan berkelanjutan. MBG bukan hanya sekadar program bantuan pangan, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas.
