Jakarta, IDN Times – Tesla, produsen mobil listrik asal Amerika Serikat, telah merevisi anggaran dasarnya untuk membatasi hak gugatan pemegang saham. Aturan baru ini melarang pemegang saham dengan kepemilikan kurang dari 3 persen untuk mengajukan gugatan derivatif terhadap direksi atau pejabat perusahaan. Kebijakan ini berlaku efektif setelah pengumuman resmi pada Jumat (16/5/2025).
Pengumuman perubahan ini disampaikan melalui dokumen resmi kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC). Tesla memanfaatkan undang-undang baru di Texas—kantor pusatnya sejak 2024—yang memberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk menetapkan ambang batas kepemilikan saham sebagai syarat pengajuan gugatan. Langkah ini dianggap sebagai strategi untuk mengurangi potensi tuntutan hukum dari pemegang saham minoritas.
Kebijakan ini menuai kritik tajam dari investor dan pakar hukum korporasi. Banyak yang mempertanyakan implikasinya terhadap akuntabilitas manajemen, terutama mengingat riwayat kontroversi Tesla dan CEO-nya, Elon Musk, yang kerap menjadi sorotan publik.
1. Latar belakang kebijakan baru
Aturan baru Tesla membatasi gugatan derivatif—tindakan hukum atas nama perusahaan terhadap pejabat yang diduga melanggar kewajiban fidusianya—bagi pemegang saham dengan kepemilikan kurang dari 3 persen. Implementasi aturan ini berlangsung cepat, hanya sehari setelah undang-undang terkait disahkan di Texas.
“Dengan ambang batas ini, hanya pemegang saham yang signifikan yang dapat mewakili perusahaan di pengadilan,” ungkap juru bicara Tesla, seperti dikutip Economic Times.
Juru bicara tersebut menegaskan bahwa tujuannya adalah mencegah gugatan yang bersifat spekulatif dan membebani perusahaan secara hukum dan finansial.
Keputusan Tesla untuk memanfaatkan celah hukum ini diambil setelah perusahaan berpindah dari Delaware—negara bagian yang dikenal dengan perlindungan kuat bagi pemegang saham— ke Texas. Perubahan ini menandai pergeseran strategi hukum Tesla dalam menghadapi tantangan tata kelola perusahaan dan litigasi internal.
Tesla Bantah Isu Penggantian Elon Musk sebagai CEO
Tesla Bantah Isu Penggantian Elon Musk sebagai CEO
2. Dampak pada pemegang saham kecil
Aturan ini secara efektif menutup akses jalur hukum bagi pemegang saham ritel untuk menuntut direksi. Dengan valuasi Tesla mencapai US$1,1 triliun, ambang batas 3 persen berarti seseorang harus memiliki saham senilai sekitar US$33 miliar—angka yang hanya terjangkau oleh investor institusional atau Elon Musk sendiri.
“Ini merupakan kemunduran besar bagi akuntabilitas perusahaan,” kritik Charles Elson, pakar tata kelola dari Universitas Delaware, dalam wawancara dengan The New York Times.
Elson berpendapat bahwa langkah ini dapat membuat direksi lebih kebal terhadap kritik internal. Namun, pendukung kebijakan berpendapat bahwa aturan ini meningkatkan efisiensi hukum.
Dalam pengajuan ke SEC, Tesla menyatakan bahwa gugatan derivatif seringkali dimanfaatkan bukan untuk kepentingan perusahaan, melainkan sebagai alat negosiasi pribadi atau tekanan hukum dari pihak eksternal.
3. Konteks hukum dan tren korporasi
Kepindahan Tesla dari Delaware ke Texas memberikan fleksibilitas lebih dalam mengatur tata kelola hukum internal. Salah satu keuntungannya adalah adopsi undang-undang Texas yang memungkinkan pembatasan hak gugatan pemegang saham. Tesla langsung menerapkan ketentuan ini dalam rapat internal pada Kamis (15/5).
“Texas kini menjadi tempat yang ramah bagi perusahaan besar yang ingin menghindari litigasi yang agresif,” ujar Brian Babcock, pengacara korporasi, seperti dikutip Business Insider.
Babcock melihat langkah Tesla sebagai contoh nyata strategi korporasi yang memprioritaskan perlindungan hukum bagi direksi.
Selain itu, Tesla juga menambahkan klausul yang mengharuskan pengabaian sidang juri untuk klaim internal, memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi gugatan. Hal ini terungkap dari unggahan @USCorpFilings di X pada Sabtu (17/5) yang merinci revisi anggaran dasar Tesla.
Tesla Mulai Produksi Truk Listrik di Nevada Akhir 2025
Tesla Mulai Produksi Truk Listrik di Nevada Akhir 2025
